Ahok Inginkan Simbiosis Mutualisme dengan PT Jaya Ancol soal Reklamasi

Jakarta - Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menangani musibah banjir. Ke depan, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama akan bekerjasama dengan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk mengeruk waduk dan hasil kerukannya digunakan untuk melakukan reklamasi atau pembuatan daratan baru.

"Kita lagi mau panggil Ancol, dia mau bikin pulau. Kalau nggak salah ada 12 pulau ya. Pesisir utara Jakarta, jadi itu ada konsep giant sea wall yang besar di depan laut terus dibelakangnya baru pulau-pulau yang dekat darat," kata Ahok, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (4/2/2013).

Menurut Ahok, program reklamasi ini harus dapat menguntungkan kedua belah pihak. "Kita lagi mikir bagaimana kasih mereka izin (bangun pulau) tapi kita dapat sesuatu. Misalnya kita tawarin Ancol bangunin stadion internasional terus waduk sunter dikeduk. Lu dapet pulau, duitnya kasih kita buat bangun," ujar Ahok.

Ahok mengatakan banyak waduk di Jakarta yang dangkal dan sudah waktunya untuk dikeruk. Namun biaya pengerukan waduk tersebut tidaklah murah.

"Kenapa nggak kita kasih saja sama orang yang butuh tanah. Harusnya kita bikin sistem donk, kamu butuh pasir, kamu butuh buat nutup ditempat kamu, ya kamu yang keruk dong, kenapa harus saya yang keruk. Tanah dari waduk untuk reklamasi pulau. Kalau dia bikin pulau terus dijual kan dia untung. Kalau dia untung wajar donk kita minta bagi bukan minta uang," jelas Ahok.

Ahok menambahkan, rencana azas manfaat ini secara teori dapat terlaksana tahun ini juga. "Secara teori tahun ini jadi," ungkapnya.

Sumber: detik.com

Ahok: Pemilik Rusun Bermobil Harus Bayar Parkir Rp 1 Juta

Jakarta - Rumah susun di DKI hanya untuk orang tak mampu. Bagi mereka yang memiliki mobil namun ingin tinggal di rumah susun, harus membayar mahal. Sedikitnya Rp 1 juta per bulan untuk parkir.

"Tadi kita tanya soal rumah susun, Pak Gubernur mengatakan rumah susun diperuntukan bagi warga yang berpenghasilan rendah, harusnya tidak punya mobil," kata Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hal ini disampaikan Ahok usai menghadiri rapat pimpinan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2013). Tema yang dibicarakan dalam pertemuan itu mulai dari pembanguan ruas tol, rumah susun, hingga lelang jabatan lurah dan camat.

Ahok menegaskan, bila ada penghuni rumah susun yang memiliki mobil, harus dikenai tarif parkir yang tinggi. "Bisa Rp 1 juta per bulan, dia harus bayar parkiran mobilnya. Kalau tidak mau ya jangan tinggal di rumah susun," tegasnya.

Jokowi saat ini memang tengah gencar membangun rumah susun di DKI Jakarta. Yang terakhir, adalah pembangunan 12 tower di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat dan Cilincing, Jakarta Utara.

Tak hanya itu, Jokowi juga rajin meminta warga di bantaran kali dan penghuni daerah sekitar tanggul untuk pindah ke rumah susun. Tujuannya, mengurangi dampak banjir di kala musim hujan.

Sumber: detik.com

Aksi Jakarta Bersih, Jokowi: Hari Ini 2 Titik, Bulan Depan Bisa Ratusan

Jakarta - Gubernur DKI Jokowi mencanangkan Aksi Jakarta Bersih hari ini. Ada dua tempat yang jadi percontohan, yakni Koja dan Penjaringan. Jokowi menuturkan minggu atau bulan depan, jumlah lokasi kegiatannya bisa ratusan atau bahkan ribuan.

"Jadi ini kita ingin memulai gerakan bersih, tapi bentuknya gerakan sosial. Kita mulai minggu ini, baru dua tempat. Minggu depan, bulan depan, mungkin bisa ratusan dan ribuan tempat," kata Jokowi sebelum meninggalkan Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu (3/2/2013) sekitar pukul 11.50 WIB.

Jokowi yang mengenakan kemeja putih menambahkan, Pemprov, apalagi Gubernur DKI, tak akan bisa membersihkan Jakarta sendirian. Karena itu, masyarakat harus turut serta. Bahkan kalau perlu, masyarakat yang berinisiatif.

"Percaya deh, Pemprov dan Gubernur, nggak mungkin bisa bersihin semua tanpa masyarakat," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Bagaimana agar program 'Aksi Jakarta Bersih' bisa lancar Pak? "Ya harus ada gerakan sosial. Ada relawan, ada warga. Semua bergerak," jelasnya.

Jokowi berharap kerja bakti di Koja dan Penjaringan hari ini, bisa memacu warga kawasan lain untuk turut peduli membersihkan lingkungan. Pemprov siap mendukung dalam bentuk berbagai fasilitas seperti penyedot air milik Damkar, menerjunkan Satpol PP, gerobak, cairan karbol, dan lain-lain.

"Tadi yang belum, dibersihkan. Digerakkan terus, pasti bersih nanti," katanya.

Usai meninjau kerja bakti warga Lagoa, Koja, Jokowi menuju Balai Kota. Sementara menurut informasi, wakilnya, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, dalam waktu bersamaan berada di Penjaringan untuk memantau kegiatan serupa.

Sumber: detik.com

Jokowi Lelang Jabatan, Lurah dan Camat DKI Pasrah

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melaksanakan lelang jabatan lurah dan camat guna meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat. Para lurah dan camat di Jakarta harus siap-siap jabatannya dilelang kepada orang yang lebih kompeten. Mereka pun pasrah menanti lelang tersebut.

"Bagaimanapun program Jakarta baru kalau gubernur mau melelang sah-sah. Kalau pribadi saya dianggap jelek ya monggo saja," tutur Sarwani, Lurah Rawajati, Jakarta Selatan, saat dihubungi detikcom, Minggu (3/2/2013).

Sarwani menyatakan dirinya tidak akan resah menunggu kepastian masa jabatannya. Dirinya sadar, jabatan adalah amanah dari rakyat. Jika sewaktu-waktu masyarakat sudah tidak berkenan maka terserah masyarakat untuk memutuskan pengemban amanah selanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Camat Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Asril Rizal. Dia mengaku sudah melaksanakan metode blusukan ala Joko Widodo. Namun demikian, Asril pasrah, menyerahkan keputusan kepada atasan. "Kita kan bagaimana pimpinan saja," tutur Asril.

Pernyataan senada juga diutarakan Lurah Kampung Melayu, Bambang Pangestu. "Saya merasa bahwa itu bisa saja dilakukan, nggak ada perasaan resah. Seperti dulu sewaktu rekrutmen saya juga tidak resah ditempatkan di mana saja," ujar Bambang.

Bagi mereka, camat dan lurah memang harus siap blusukan sebagaimana yang dilakukan Jokowi. Bambang menyatakan bahwa esensi jabatan pamong adalah pelayanan masyarakat, dan blusukan adalah metode efektif untuk mendengar sekaligus menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Bambang, Asril, dan Sarwani mengaku telah bekerja maksimal dalam menjalankan tugasnya, termasuk melaksanakan blusukan seperti Jokowi. Sarwani-pun mengutip tamsil yang pernah diucapkan Jokowi, "Kalau mau bareng satu gerbong dengan saya, ikuti saya."

Sumber: detik.com

Jokowi Bagi-bagi Buku dan Tas Sekolah di Rusun Pluit

Jakarta - Gubernur DKI Jokowi masih melanjutkan perjalanannya bagi-bagi bantuan untuk masyarakat. Sore dan malam ini, giliran warga di Rusun Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara yang memperoleh bantuan berupa buku tulis dan tas sekolah.

Pantauan detikcom, Sabtu (2/2/2013) sekitar pukul 17.30 WIB, Jokowi datang sampai ke rusun Pluit dengan diiringi dua truk yang membawa bantuan. Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang ikut sibuk membagi-bagikan buku tulis dan tas kepada warga. Ratusan orang pun tampak antusias mengerumuni Jokowi untuk menerima bantuan.

"Ini tas, ini buku, ayo.." ujar Jokowi sambil menyerahkan bantuan.

Di dalam kesempatan yang sama, seorang warga Rusun Pluit Asyahad (54) mengaku senang karena dikunjungi dan diberi bantuan oleh Jokowi. Dia juga berharap pembangunan rusun di daerah Muara Baru terus ditambah.

"Kalau untuk pemindahan, jumlah unit dan warga tidak seimbang. Rata-rata kalau menurut hasil rapat mereka nggak mau ke tempat yang jauh, tetap ke Muara Baru. Kita minta dibangun rusun sebanyak-banyaknya disini.

Beranjak dari Rusun Pluit, Jokowi mengentikan laju kendaraannya di depan Komplek Perumahan Pantai Mutiara Pluit, Jalan Raya Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Jokowi turun dari mobil langsung dikerumuni oleh warga yang kebanyakan ibu-ibu. Pria Solo ini kembali mengeluarkan bantuannya dari salah satu truk berupa tas, buku, dan seragam. "Ini siapa mau, tas, buku.." ujar Jokowi sambil menyerahkan tas dan buku kepada warga.

Sumber: detik.com

Jokowi: Biaya Normalisasi Waduk Pluit Hampir Rp 1 Triliun

Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo mengelilingi waduk Pluit di Penjaringan, Jakarta Pusat. Jokowi mengatakan bahwa biaya normalisasi waduk seluas 80 hektar ini hampir Rp 1 triliun.

"Kalau duitnya siap, setahun saja rampung. Tapi ada pakai sistem sedot dan eskavator. Pinggir eskavator, tengah di sedot. Biayanya Rp 900 miliar hampir Rp 1 triliun, normalisasi saja itu," ujar Jokowi di Waduk Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, Sabtu (2/2/2013).

"Sekarang ithik-ithik (sedikit-sedikit) dulu, pemanasan. Nanti besar setelah APBD jalan," tutur Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa dari total luas yang 80 hektar, 30 hektar di antaranya sudah diduduki warga. Selain itu, kedalaman waduk yang seharusnya 10 meter kini tinggal 2 meter.

"Kalau dilebarin lagi plus 10 meter kedalamannya, bayangin bisa 6 kali lipat kapasitas sekarang," lanjutnya.

Jokowi juga menjelaskan tentang manajemen rumah pompa di Pluit. Dia mengaku baru mengetahui tentang berapa waduk dan situ di Jakarta setelah terjadi banjir pertengahan bulan yang lalu.

"Tadi rumah pompa, kalau kebanyakan (airnya) dibuang ke laut. Jadi manajemennya pada saat musim kemarau dihabisin. Begitu musim hujan ditampung. Saya tahu setelah ada banjir, sebelumya nggak ada yang nerangin. Sekarang tau berapa waduk dan situ di Jakarta," kata Jokowi.

Menurutnya, pinggiran waduk Pluit sangat berpotensi menjadi ruang terbuka hijau sekaligus tempat rekreasi warga. "Sebelumnya pinggirnya hijau digarap jadi tempat rekreasi yang bagus," tutupnya.

Sumber: detik.com

Ini 6 Kalkulasi Jokowi Soal Nopol Ganjil Genap

Hari ke-110 Jokowi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) jadi menerapkan sistem kendaraan nopol ganjil genap. Ada sejumlah kalkulasi yang masih dikaji Jokowi.

"Jadi (sistem ganjil genap diterapkan). Masih dalam proses. Kalau kalkulasi udah rampung, perhitungan sudah, baru sosialisasi," kata Jokowi saat santap siang di Warung Sari Kuring SCBD, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2013).

Jokowi lantas membeberkan 6 kalkulasi sistem nopol ganjil genap. Pertama, kesiapan dari angkutan massal. "Ini udah ditambah," ujarnya.

Kedua, kalkulasi ekonomi. "Merusak pergerakan ekonomi nggak," kata Jokowi. Ketiga, kalkulasi sistem distribusi logistik. Keempat, kalkulasi politik. "Jangan untuk menganukan ditarik ke politik. Harus disiapkan escape-nya," kata dia.

Selanjutnya kalkulasi kesiapan perangkat pendukung. "Ada kamera pengintai, CCTV-nya. Apakah hanya pakai mata, berarti pakai stiker. Kalau iya pakai mata, iya bisa cepat. Kalau nggak ya musti menunggu alat. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ganjil genap ini dipakai untuk meluncur ke ERP (Electronic Road Pricing)," papar Jokowi.

Terakhir, kata Jokowi, kalkulasi hukum juga harus dilihat. "Jangan sampai di PTUN kan. Saya juga nggak alergi kritik. Silakan mau kritik mah," ujar suami Iriana ini.

Menurut dia, peralatan sudah dianggarkan oleh Dishub. "Musti beli. Nanti belinya musti lelang apa nggak. Itu ditanyakan ke Dishub," kata sarjana Kehutanan UGM ini.

Jokowi menambahkan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya juga masih jalan terus. "Tapi itu urusan dinas, Ditlantas. Kalau udah masuk, ada masalah, baru saya. Masih lancar-lancar saja," kata Jokowi yang terbalut kemeja warna putih andalannya itu.

Jokowi sebelumnya menyebut sistem nopol ganjil genap diperkirakan dapat berlaku Februari-Maret 2013. Aturan ini diterapkan di sejumlah jalan mulai pukul 06.00 WIB hingga 20.00 WIB.

Sumber: detik.com